VERITAS

Posisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi)

Cholidin Nasir — 2024-04-05

DKPP adalah lembaga negara yang setara dengan KPU dan Bawaslu, yaitu selaku lembaga negara yang melaksnakan fungsi selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

The Civil Responsibility Of Electronic Media In Disseminating Inaccurate News (Hoaxes)

Shelvi Rusdiana — 2024-04-05

Responsibility is commonly linked to human consciousness regarding behavior, encompassing an understanding of the repercussions of one's actions and a willingness to be accountable for them. The advent of internet technology, often referred to as the internet or social media, has significantly altered patterns of human interaction. Technological advancements, particularly in the realm of online platforms, have been utilized by the public as a means to access information and pursue various interests. However, the ease of creative expression has led to the exploitation of these opportunities by numerous irresponsible entities, resulting in actions that are detrimental to others. This research endeavors to explore the mechanisms for legal enforcement particularly in civil responsibility against the proliferation of inaccurate news, giving rise to the dissemination of fake news (hoaxes), and the challenges encountered in implementing such legal measures.

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Dikirim Tidak Sesuai Dengan Iklan Dalam Platform Marketplace

Alya Haya Zhafira — 2024-04-05

Many cases occur where consumer are often harmed because the products sent ddo not match the picture. This research intends to understand consumer protection efforts according to Law No. 8 of 1999. In this study, it discusses what form of consumer protection for products sent does not match the picture. Sellers who sell products that do not match the advertisement are considered to have defaulted. This is where the business actor does not comply with his commitment to the electronic contract which causes harm to consumers. The formulation of thr problem in this study is whether online buying and selling through the marketplace has protected consumer rights when consumers receive goods that do not match the promised products? In this research, the author uses normative empirical methods supported by additional data by distributing questionnaires to 100 respondents. The results of this study state that based on the results of the study it is known that consumers have not to been protected in online buying and selling transaction through the marketplace. There were 52.3% of respondents who stated that they had never received a refund of goods from the marketplace for goods that did not match the offer given.

Tinjauan Hukum Aset Kripto Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Jaminan Dan Pengamanannya di Indonesia

Muhammad Raihan Fadhali — 2024-04-05

Aset kripto adalah bagian dari revolusi finansial digital yang sedang berlangsung. Perkembangan aset kripto di tengah masyarakat saat ini telah banyak berkembang sebagaimana masyarakat menggunakan aset kripto seperti Bitcoin, Ether, dan sebagainya sebagai sebuah instrumen investasi. Namun, penting bagi individu untuk memahami risiko dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum terlibat dalam investasi dan transaksi aset kripto. Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui mekanisme aset kripto dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada hukum sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai objek jaminan di Indonesia. Untuk benda bergerak, dalam sistem jaminan lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah lembaga jaminan gadai dan fidusia. Mekanisme terhadap gadai atas aset kripto menggunakan ketentuan gadai dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam gadai mensyaratkan adanya inbezitstelling, Aset kripto dapat dilaksanakan inbezitstelling dengan cara mengirimkan aset kripto dari wallet debitur ke wallet kreditur. Lembaga jaminan lainnya yang dapat dilaksanakan terhadap aset kripto adalah lembaga jaminan fidusia. Mekanisme fidusia pada aset kripto menggunakan UU Fidusia. Karena adanya kelemahan dari fidusia terhadap jaminan aset kripto diperlukan adanya upaya perlindungan kepentingan kreditur dalam fidusia, Maka perlu disepakati ketentuan khusus terkait pengelolaan akses ke kunci wallet kripto atau langkah keamanan terhadap aset kripto selama berlangsungnya perjanjian utang piutang.

Civil Liability To Customers In Digital Banking Reviewed From Law No. 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions Based On Justice

Hokkop Dedy Coy Nababan — 2024-04-05

In Indonesia, financial bank institutions have a special mission and function, so Indonesian banking besides having a normal function, also has a function that is directed as an agent of development, namely as an institution that aims to support the implementation of national development in order to increase development equity. and the results, economic growth and national stability, lead to an increase in the standard of living of the common people. In this thesis, the author discusses about civil law arrangements based on the Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 between digital banking and customers. And also civil responsibility for digital banking customers based on the Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 which is based on justice. The method in this study uses a normative juridical approach, which is a legal research method that is carried out by examining literature or secondary data. Normative legal research has a scope in the form of legal principles, legal systematics, statutory regulations, comparative law, legal history, as well as all matters relating to the elements of legal reform. In the civil sphere, especially the engagement aspect, the meaning of the transaction will refer to civil society, especially the engagement aspect, the meaning of electronic legal transactions itself will include buying and selling, licenses, insurance, leasing and other agreements that were born in accordance with the development of trade mechanisms in society. From this study, it was concluded that banks must act proactively and prioritize the security of customer data and money by protecting them using preventive methods. And also civil liability that must be contained in a clause which is contained in every agreement included to Digital Banks and customers.

Perlindungan Hukum Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Untuk Harmonisasi Tercapainya Ketertiban Umum

Christian Josua F. X. Purba — 2024-04-05

Article 1 point 1 of the Law of Notary Profession states that a Notary is a public official authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in the Law of Notary Profession. One of the obligations of a Notary is to keep confidential everything regarding the Deed he/she makes and all information obtained for the purpose of making the Deed in accordance with the oath/pledge of office, unless the law determines otherwise, known as the "Principle of Confidentiality". Notary as a profession that provides services is expected to be one of the anticipators of money laundering with the additional obligation of the Know Your Customer Principle for Notaries based on Ministry of Law and Human Rights Regulation No. 9 of 2017.

Analisa Kepastian Hukum Dalam Kasus Sertifikat Ganda Dalam Perspektif Paradigma Rasionalisme Kritis

aslan amin — 2024-04-05

Sertifikat merupakan bukti keabsahan seseorang dalam memiliki atau menguasai suatu bidang objek pertanahan. Sedangkan, sertifikat ganda merupakan fenomena yang krusial dalam hal kasus penguasaan tanah. Tentunya hal tersebut menjadi pertanyaan terkait kepastian hukum Indonesia dalam menjamin hak penguasaan atas tanah namun terdapat masalah dalam hal penguasaannya. Darwis dalam penelitian ia mengungkap bahwa seharusnya pejabat/pemerintah setempahlah yang bertanggungjawab karena memiliki kewenangan dalam hal kasus terjadinya sertidikat ganda ini. Kebaharuan dalam penelitian ini terletak dari pisau analisis yang penulis pakai, yakni penulis memakai teori hukum rasionalisme kritis sebagai dasar analisa serta teori kausalitas sebagai bentuk temuan akar permasalahan dalam sertifikat ganda. Dalam hal ini, pendekatan rasional dan kritis dapat digunakan untuk mengevaluasi solusi yang telah ada dan mencari solusi yang lebih baik. Solusi yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan logis, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Dalam kesimpulannya, analisis kasus sertifikat ganda dalam perspektif Filsafat Rasionalisme Kritis dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis dan rasional. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mencari akar penyebab terjadinya sertifikat ganda, sedangkan pendekatan rasional dan kritis dapat digunakan untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Penegakan Hukum Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia

Afif Alamsyah — 2024-04-05

Permasalannya, mengapa selalu terjadi ketidak puasan dari peserta pemilu khususnya dalam pemilihan presiden yang kalah dari hasil pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tersebut? Kesimpulannya: Bahwa ketidak puasan terhadap hasil pemilihan umum khususnya pemilihan presiden tahun 2024 karena berbagai faktor yaitu: (1) Faktor Undang-Undang; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum; (4) Faktor Masyarakat; (5) Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Secara lebih khusus Pasangan Calon Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka: (1) melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia NOMOR XI/MPR/1998; (2) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Moral dan Etika berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 2/MKMK/L/11/2023; (3) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 1999 TENTANG  PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME; (4) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Kandidat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Preside Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Undang-Undang Nomor 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pasal 17 ayat (3-7); (5) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 TAHUN 2023 yang tidak dirubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX/2023; (6) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Karena Kandidat Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, moral dan etika tersebut diatas, maka Kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 Prabowo Soebianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat di diskualifikasi atau dibatalkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2, sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan presiden pada putaran kedua.

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya Pada Konsumen

Dasep Suryanto — 2024-04-05

Konsep Penegakan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Konsumen Perusahaan Ritel Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dan akuntabel. Dibutuhkan regulasi yang lengkap, kuat dan tegas. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua pihak harus berkolaborasi dan saling mendukung agar pelindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal. Pemanfaatan data pribadi memerlukan tata kelola yang baik di era ekonomi digital. Hampir setiap aktivitas dalam kehidupan kita di era digital membutuhkan data pribadi. Pemanfaatan data pribadi tersebut memerlukan tata kelola yang baik dalam pemrosesannya, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang kuat dan komprehensif untuk memastikan pelindungan terhadap data pribadi. Banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan UU PDP. Dalam UU disebutkan, penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan lembaga yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Belum ada pengaturan tentang kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Maka dapat ditarik kesimpulan seperti Pengaturan perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi konsumen ritel di Indonesia masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, dan belum dijadikan satu peraturan yang terkodifikasi, Konsep penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran data pribadi konsumen Perusahaan ritel dapat mengerucut pada penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Melalui lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi, dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa data pribadi antara subjek dan pengendali data pribadi secara non litigasi.

Urgensi Pengaturan Reklamasi Dalam Hukum Internasional Untuk Menjamin Kedaulatan Negara

Ummi Yusnita — 2024-04-05

Abstract

The proliferation of countries engaging in reclamation has garnered both support and opposition, further complicated by the absence of concrete regulations within the 1982 UNCLOS concerning Coastal Reclamation. This undoubtedly leads to potential conflicts, particularly regarding the sovereignty of national territories. The aim of this study is to ascertain the urgency of regulating Reclamation in international law to safeguard national sovereignty. The method employed in this research is descriptive-analytical through a normative juridical approach with qualitative data analysis. The findings of this study suggest that it is quite urgent for regulations regarding International Reclamation to be updated or clarified to provide more specific and detailed guidance on responsible marine reclamation practices, including in terms of approval, environmental impact monitoring, and law enforcement to ensure national sovereignty. This can be achieved through negotiations and the development of additional agreements or protocols specializing in marine reclamation issues or regulation in other forms, and Indonesia, as a participating member state in the UNCLOS agreement, could propose improvements or the establishment of more concrete rules regarding Reclamation.

Keywords: reclamation; unclos; national sovereignty.