KEDUDUKAN KEWARGANEGARAAN DJOKO CHANDRA DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMBUATAN PASPOR REPUBLIK
Abstract
Djoko Tjandra involvement in corruption led him took an escape to Papuan New Guinea. During the search of Djoko Tjandra, police found new fact about Djoko Tjandra which said he gain new citizenship status from Papua New Guinea. According to Law No. 12/2006 about Indonesia Citizenship, Indonesia citizen will lose their citizenship status from Indonesia if they willing to accept another citizenship status from another country. Due to the loss of Djoko Citizenship status, government should act on this case. Government have the obligation to make sure that Djhoko does not receive any rights that belongs to Indonesia Citizen only, some of these rights are right to gain citizenship card and Indonesian passport.
Abstrak
Terjeratnya Djoko Tjandra dalam kasus tinda pidana korupsi membuatnya kabur dari Indonesia. Pada proses pencarian Djoko Tjandra, didapati bahwa ia mendapat status kewarganegaraan dari Papua Nugini. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa seseorang akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia sesaat ia secara sukarela menerima status kewarganegaraan dari negara lain. Hilangnya status kewarganegaraan Djoko Tjandra harus ditindak tegas oleh negara. Negara harus memastikan bahwa Djoko Tjandra tidak mendapat hak yang hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, beberapa diantaranya adalah hak untuk mendapat KTP dan Paspor Indonesia.
References
Buku dan Jurnal
Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
Bestari, R. A. N. "Peran negara dalam melindungi hak anak atas status kewarganegaraan dikaitkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan." (2017)
Chazawi, A. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2002.
Dalla Ariani Lisye, Karolus Kopong Medan dan Dhey Wego Tadeus, Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang) Jurnal Proyuris Vol.1 No.1 Juli 2019.
Handayani, Yeni. "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat." Jurnal Rechtsvinding Online. Tanpa Volume, Tanpa Nomor (2014).
Kurnia, A. Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
Marliyanto, R., Antikowati., Indrayati, R. Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, I (1) 2013, hlm. 6
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013)
Muhammad, A, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
Parthiana, I. W. Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, cetakan ke-1, Bandung: Yrama Widya, 2003
Paulus, B. P. Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa), Cet.1, Jakarta : Pradnya Paramita,1983
Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Ajudikasi, Vol 1 No 2, 2017.
Ubaedillah, Rozak, A, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Cetakan ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
Media Online
CNN Indonesia, “Kronologi Penerbitan KTP Djoko Tjandra Hingga Lurah Nonaktif”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200712115116-20-523697/kronologi-penerbitan-ktp-djoko-tjandra-hingga-lurah-nonaktif, diakses pada tanggal 14 oktober 2020
Dzulfaroh, A.N. “5 Fakta soal Djoko Tjandra, dari Dirikan Grup Mulia hingga Ditangkap Polisi di Malaysia”, https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/31/204200865/5-fakta-soal-djoko-tjandra-dari-dirikan-grup-mulia-hingga-ditangkap-polisi?page=all, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020.
Intihani, Siti Nur & Andi M. Akram, Pelaksanaan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keadilan, VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 19 – 41.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta. Prosedur Permohonan Paspor Bagi WNI, https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/prosedur-permohonan-paspor-bagi-wni/, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
Kemlu. Surat Perjalanan Laksana Paspor. https://kemlu.go.id/osaka/id/pages/splp/3140/etc-menu, diakses pada tanggal 20 November 2020
Kompas.com. “Teka Teki Penerbitan Paspor Djoko Tjandra” Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/06551211/teka-teki-penerbitan-paspor-untuk-djoko-tjandra?page=all pada tanggal 16 Oktober 2020
Liputan 6, “Kronologi Kasus Djoko Tjandra, dari Bank Bali hingga Jadi WN Papua Nugini”, https://www.liputan6.com/news/read/4310213/kronologi-kasus-djoko-tjandra-dari-bank-bali-hingga-jadi-wn-papua-nugini, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
Liputan 6, “Kronologi Kasus Djoko Tjandra, dari Bank Bali hingga Jadi WN Papua Nugini”, https://www.liputan6.com/news/read/4310213/kronologi-kasus-djoko-tjandra-dari-bank-bali-hingga-jadi-wn-papua-nugini, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
Nasional Tempo. Djoko Tjandra Didakwa Atas Penggunaan Dokumen Palsu Berulang. https://nasional.tempo.co/read/1395518/djoko-tjandra-didakwa-atas-penggunaan-dokumen-palsu-berulang/full&view=ok, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
Prabowo, D. “Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?”. https://nasional.kompas.com/read/2020/07/13/19590701/djoko-tjandra-dianggap-imigrasi-penuhi-kriteria-apa-syarat-pembuatan-paspor, diakses pada tanggal 17 Oktober 2020
Rika, H. “e-KTP Kilat Djoko Tjandra: Diantar Lurah, 30 Menit Kartu Jadi”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707100653-12-521688/e-ktp-kilat-djoko-tjandra-diantar-lurah-30-menit-kartu-jadi, diakses pada tanggal 14 Oktober
Sari, H. P. “Kemenkumham Terbitkan SPLP Agar Bisa Bawa Djoko Tjandra dari Malaysia ke Indonesia”, https://nasional.kompas.com/read/2020/08/01/09240671/kemenkumham-terbitkan-splp-agar-bisa-bawa-djoko-tjandra-dari-malaysia-ke?page=all, diakses dari 20 Oktober 2020
Suara Papua. Papua Nugini Akan Cabut Paspor Djoko Tjandra. Diakses dari https://suarapapua.com/2018/07/19/papua-nugini-akan-cabut-paspor-joko-tjandra/ Pada tanggal 16 Oktober 2020
Tobing, S. “Jadi Buron dan Lolos dari Intel Kejaksaan, Siapa Joko Tjandra?”. https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5efd94edeefb5/jadi-buron-dan-lolos-dari-intel-kejaksaan-siapa-joko-tjandra, diakses pada tanggal 16 Oktober 2020.
Peraturan Perundang-undangan
_________________. 2011. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 tentang Keimigrasian
Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian
Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1
Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3
Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2
