ASPEK HUKUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Abstract
Legal Aspects of Social Security Agency (BPJS) in the field of employment in the
perspective of national social security system in order to improve the welfare of the
community is very clear, it is seen from the implementation of the Law on National Social
Security System (Social Security Act) and the Law on Social Security Agency (BPJS) both
by governments and society in general. The government of which has made the
implementation provisions of the Act mentioned above, also have to continuously execute
all commands such legislation. From the second application of the law is seen that
participants in the National Social Security System Social Security Agency conducted every
year has increased. Thus it can be said that the Government succeeded in organizing
national social security system in the public welfare.
References
A. BUKU DAN MAKALAH SERTA JURNAL
Andi Aprianto, Edi Prianto, alih Arianto, Meliardi, Faculty of Medicine UGM,
Pusat KPMAK, Strethening the Evidence Based Health Financing Policy,
Potensi Kendala dan Solusi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
Achir, Agoes Ch, Yaumil, Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi
Rakyat,TH 1,No. 7 September 2002.
Andayani Budi Lestari, Kepala Divisi Regional VI, Pelaksanaan JKN oleh BPJS
Kesehatan Bulan Januari 2014, BPJS Kesehatan, Disampaikan pada:
Rakerkesda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, Semarang,
22 Januari 2014.
Arifin, Bustanul, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, (Jakarta, Penerbit Buku
Kompas, 2004.
Asih Eka Putri dan Tati Suryati, SIKAP & PANDANGAN PERKUMPULAN
(ASOSIASI) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASAL 24 UU
SJSN PEMETAKAN DAN TELAAH KRITIS PENYELENGGARAAN DAN
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN SEBELUM UU NO.
40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol.
15 No. 1 Januari 2012: 71–82.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perlindungan dan Jaminan
Sosial (Suatu Kajian Awal), 2002.
Bailey D, Kenneth, Methods of Social Research. Edisi II, (London: Mac Milan
Publishter,1982).
Bakti Husada, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), BUKU PEGANGAN SOSIALISASI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Black Champhell, Henry. Black Law Dictionary. With Pronounciations, Edisi VI,
(USA: West Publishing, 1990).
Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan, Februari 2011.
BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Panduan Praktis
Adminstrasi Klaim Fasilitas Kesehatan.
Buletin Infarkes, Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Edisi I Februari
2014.
Dep. Hubungan Masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, SBY: BJPS
Sudah Melayani 126 Juta Penduduk Indonesia, Senin, 18 Agustus 2014 -
08:30:50 WIB.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Pengembangan
Sistem Jaminan Sosial di Era Desentralisasi, Jakarta, 6 Juni 2006.
Erni Susanti, Tips Kesehatan Untuk Keluarga, Kunjungi Blog Kami untuk
Mendapatkan Berbagai Tips Kesehatan Secara Lengkap, Hambatan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN.
Gema Jamsostek, Merajut Kebersamaan, Media Internal, Edisi 22, Tahun V-2012.
Idris, Fachmi, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, EVALUASI PELAKSANAAN JKN. Zero Problem 2014.
International Labour Office. Introduction to Social Security. Edition I. Geneva:
International labour Office. 1976.
Kertonegoro Sentanoe, Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,
Cet. ke 2. Jakarta, Mutiara Sumber Widia, 1987.
Mohammad Mulyadi, SOSIALISASI KETENTUAN JAMINAN SOSIAL 2014, Info
Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 02/II/P3DI/Januari/2014.
PERAN DAN FUNGSI BPJS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
NASONAL 2014.
Pradika Yezi Anggoro, IMPLEMENTASI REGULASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG,
SKRIPSI, Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Universitas Negeri Semarang, 2013.
Purwoko, B, IMPLEMENTASI UU NO 24/2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM PERSPEKTIF
MANAJEMEN PENGAWASAN EKSTERNAL, Makalah tentang
Operasionalisasi BPJS dalam perspektif Pengawasan DJSN disajikan untuk
Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial tentang UU Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) No 24/2012 yang diselenggarakan
oleh DJSN bekerja-sama dengan FISIP Unas di Hotel Kawanua Aerotel,Jakarta pada tanggal 25 April 2012.
Rahman Habibur Hafiz, Political Science and Government Eighth Enlarged
Edition, (Dacca: Lutfor Rachman Jatia mudran 109, Hrisllkesh Das
Road,1971.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
RM AB Kusuma “Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial”.
Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Indonesia, Agenda kini dan ke Depan, 2003.
Subianto Achmad, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Gibon Books,Jakarta, 2010.
Supriyantoro, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
RI, Kebijakan UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI
UU SJSN/ BPJS, Persi, Kongres XII Seminar Tahunan VI Patient Safety-
Seminar Expo XXV.
SURYANDONO, WIDODO, dkk, LAPORAN AKHIR TIM ANALISIS DAN
EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL, PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 2011.
The World Bank, Bappenas, Australian Aid, Catatan Kebijakan SJSN, IMPLIKASI
PROGRAM DAN KEBIJAKAN, Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, Edisi
Mei 2012,
Tim Internal SJSN PT Jamsostek (Persero), Kerangka Jaminan Sosial,”Menuju
Implementasi SJSN yang Ideal”.
Tim Internal PT. Jamsostek, BUMN Asuransi Sosial Menjawab Tantangan SJSN.
Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial
Nasional. (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI. Februari 2004).
Triyono & Soewartoyo, KENDALA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TERHADAP PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL: STUDI KASUS DI KOTA
SURABAYA, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
Freddy H, Ketua Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS Bidang Sosialisasi, Edukasi,
dan Advokasi, STRATEGI KOMUNIKASI DAN RENCANA AKSI NASIONAL
SOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASI PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS
TAHUN 2013.
Usman, Syarifah, PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT
JALAN TINGKAT LANJUTAN BAGI PESERTA JAMKESMAS (Studi
Implementasi Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang).
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, UNIVERSITAS
BRAWIJAYA, FAKULTAS HUKUM, MALANG, 2013
Vladimir Rys., Merumuskan ulang Jaminan Sosial, Pustaka Alvabet, Jakarta
2011.
Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti,
Guntur Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, SISTEM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL (Suatu Kajian Awal), Direktorat Kependudukan,
Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS. Jakarta,
April 2003.
B. UNDANG-UNDANG DASAR, UNDANG-UNDANG & PERATURAN
PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG,
SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991
TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA
PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG
BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG
PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG
GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN.
Kumpulan Peraturan JAMINAN KESEHATAN. UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012
Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
WEBSITE
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9 Di akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://www.jamsosindonesia.com/cstatistic/view/jaminan-kesehatan-nasional Di
Akses pada tanggal 19 Agustus 2016.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=8 Di Akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_security Di akses pada 22 Agustus 2014.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3 Di Akses di Internet
pada 22 Agustus 2016.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9 Di Akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=51 Di akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://widiawan.wordpress.com/2010/01/20/kasus-pelayanan-ugd-sebuah-rumah-
sakit-umum-daerah-di-ibukota-sebuah-kabupaten/ Di Akses pada 22 Agustus 2016.
http://www.lafai.org/lafai-21111/index.php/berita-lafai/items/ Di Akses pada 20
Agustus 2016.
http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2014/02/hambatan-pelaksanaan-
jaminan-kesehatan.html Di Akses pada 20 Agustus 2016.
http://www.bpjs-kesehatan.go.id/berita-256-sby-bjps-sudah-melayani-126-juta-
penduduk Di Akses pada 20 Agustus 2016.
Andi Aprianto, Edi Prianto, alih Arianto, Meliardi, Faculty of Medicine UGM,
Pusat KPMAK, Strethening the Evidence Based Health Financing Policy,
Potensi Kendala dan Solusi untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Agusmindah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
Achir, Agoes Ch, Yaumil, Jaminan Sosial Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi
Rakyat,TH 1,No. 7 September 2002.
Andayani Budi Lestari, Kepala Divisi Regional VI, Pelaksanaan JKN oleh BPJS
Kesehatan Bulan Januari 2014, BPJS Kesehatan, Disampaikan pada:
Rakerkesda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, Semarang,
22 Januari 2014.
Arifin, Bustanul, Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia, (Jakarta, Penerbit Buku
Kompas, 2004.
Asih Eka Putri dan Tati Suryati, SIKAP & PANDANGAN PERKUMPULAN
(ASOSIASI) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASAL 24 UU
SJSN PEMETAKAN DAN TELAAH KRITIS PENYELENGGARAAN DAN
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN SEBELUM UU NO.
40 TAHUN 2004 TENTANG SJSN, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol.
15 No. 1 Januari 2012: 71–82.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perlindungan dan Jaminan
Sosial (Suatu Kajian Awal), 2002.
Bailey D, Kenneth, Methods of Social Research. Edisi II, (London: Mac Milan
Publishter,1982).
Bakti Husada, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), BUKU PEGANGAN SOSIALISASI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Black Champhell, Henry. Black Law Dictionary. With Pronounciations, Edisi VI,
(USA: West Publishing, 1990).
Berita Resmi Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan, Februari 2011.
BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Panduan Praktis
Adminstrasi Klaim Fasilitas Kesehatan.
Buletin Infarkes, Informasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Edisi I Februari
2014.
Dep. Hubungan Masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, SBY: BJPS
Sudah Melayani 126 Juta Penduduk Indonesia, Senin, 18 Agustus 2014 -
08:30:50 WIB.
Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Pengembangan
Sistem Jaminan Sosial di Era Desentralisasi, Jakarta, 6 Juni 2006.
Erni Susanti, Tips Kesehatan Untuk Keluarga, Kunjungi Blog Kami untuk
Mendapatkan Berbagai Tips Kesehatan Secara Lengkap, Hambatan
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional JKN.
Gema Jamsostek, Merajut Kebersamaan, Media Internal, Edisi 22, Tahun V-2012.
Idris, Fachmi, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, EVALUASI PELAKSANAAN JKN. Zero Problem 2014.
International Labour Office. Introduction to Social Security. Edition I. Geneva:
International labour Office. 1976.
Kertonegoro Sentanoe, Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,
Cet. ke 2. Jakarta, Mutiara Sumber Widia, 1987.
Mohammad Mulyadi, SOSIALISASI KETENTUAN JAMINAN SOSIAL 2014, Info
Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 02/II/P3DI/Januari/2014.
PERAN DAN FUNGSI BPJS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN
NASONAL 2014.
Pradika Yezi Anggoro, IMPLEMENTASI REGULASI JAMINAN SOSIAL TERHADAP
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DI KOTA SEMARANG,
SKRIPSI, Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Universitas Negeri Semarang, 2013.
Purwoko, B, IMPLEMENTASI UU NO 24/2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DALAM PERSPEKTIF
MANAJEMEN PENGAWASAN EKSTERNAL, Makalah tentang
Operasionalisasi BPJS dalam perspektif Pengawasan DJSN disajikan untuk
Forum Komunikasi Sistem Jaminan Sosial tentang UU Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) No 24/2012 yang diselenggarakan
oleh DJSN bekerja-sama dengan FISIP Unas di Hotel Kawanua Aerotel,Jakarta pada tanggal 25 April 2012.
Rahman Habibur Hafiz, Political Science and Government Eighth Enlarged
Edition, (Dacca: Lutfor Rachman Jatia mudran 109, Hrisllkesh Das
Road,1971.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
RM AB Kusuma “Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial”.
Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan
Kemiskinan Indonesia, Agenda kini dan ke Depan, 2003.
Subianto Achmad, Sistem Jaminan Sosial Nasional, Gibon Books,Jakarta, 2010.
Supriyantoro, Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan
RI, Kebijakan UPAYA PELAYANAN KESEHATAN DALAM IMPLEMENTASI
UU SJSN/ BPJS, Persi, Kongres XII Seminar Tahunan VI Patient Safety-
Seminar Expo XXV.
SURYANDONO, WIDODO, dkk, LAPORAN AKHIR TIM ANALISIS DAN
EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
JAMINAN SOSIAL NASIONAL, PUSAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN
HUKUM NASIONAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 2011.
The World Bank, Bappenas, Australian Aid, Catatan Kebijakan SJSN, IMPLIKASI
PROGRAM DAN KEBIJAKAN, Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan, Edisi
Mei 2012,
Tim Internal SJSN PT Jamsostek (Persero), Kerangka Jaminan Sosial,”Menuju
Implementasi SJSN yang Ideal”.
Tim Internal PT. Jamsostek, BUMN Asuransi Sosial Menjawab Tantangan SJSN.
Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional, Naskah Akademik Sistem Jaminan Sosial
Nasional. (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI. Februari 2004).
Triyono & Soewartoyo, KENDALA KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TERHADAP PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL: STUDI KASUS DI KOTA
SURABAYA, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
Freddy H, Ketua Tim Penyiapan Pelaksanaan BPJS Bidang Sosialisasi, Edukasi,
dan Advokasi, STRATEGI KOMUNIKASI DAN RENCANA AKSI NASIONAL
SOSIALISASI, EDUKASI, ADVOKASI PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS
TAHUN 2013.
Usman, Syarifah, PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT
JALAN TINGKAT LANJUTAN BAGI PESERTA JAMKESMAS (Studi
Implementasi Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 22 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Kota Malang).
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, UNIVERSITAS
BRAWIJAYA, FAKULTAS HUKUM, MALANG, 2013
Vladimir Rys., Merumuskan ulang Jaminan Sosial, Pustaka Alvabet, Jakarta
2011.
Yohandarwati, Lenny N. Rosalin, I D G Sugihamretha, Sanjoyo, Utin Kiswanti,
Guntur Pawoko, Susiati Puspasari, Fithriyah, SISTEM PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL (Suatu Kajian Awal), Direktorat Kependudukan,
Kesejahteraan Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan BAPPENAS. Jakarta,
April 2003.
B. UNDANG-UNDANG DASAR, UNDANG-UNDANG & PERATURAN
PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA
PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP ORANG,
SELAIN PEMBERI KERJA, PEKERJA, DAN PENERIMA BANTUAN IURAN DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2013
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1991
TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENERIMA
PENSIUN, VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN BESERTA KELUARGANYA.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2013 TENTANG
BENTUK DAN ISI LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG
PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2013 TENTANG
GAJI ATAU UPAH DAN MANFAAT TAMBAHAN LAINNYA SERTA INSENTIF
BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN.
Kumpulan Peraturan JAMINAN KESEHATAN. UU RI No. 40 Tahun 2004 Tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012
Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden
No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.
WEBSITE
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9 Di akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://www.jamsosindonesia.com/cstatistic/view/jaminan-kesehatan-nasional Di
Akses pada tanggal 19 Agustus 2016.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=8 Di Akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_security Di akses pada 22 Agustus 2014.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3 Di Akses di Internet
pada 22 Agustus 2016.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9 Di Akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=51 Di akses pada
tanggal 23 Agustus 2016.
http://widiawan.wordpress.com/2010/01/20/kasus-pelayanan-ugd-sebuah-rumah-
sakit-umum-daerah-di-ibukota-sebuah-kabupaten/ Di Akses pada 22 Agustus 2016.
http://www.lafai.org/lafai-21111/index.php/berita-lafai/items/ Di Akses pada 20
Agustus 2016.
http://tips-sehat-keluarga-bunda.blogspot.com/2014/02/hambatan-pelaksanaan-
jaminan-kesehatan.html Di Akses pada 20 Agustus 2016.
http://www.bpjs-kesehatan.go.id/berita-256-sby-bjps-sudah-melayani-126-juta-
penduduk Di Akses pada 20 Agustus 2016.
