Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika saat ini semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman yang selalu menapaki kemudah-kemudahan aksesibilitasnya. Pengguna Narkotika dan obat-obatan terlarang di berbagai kalangan telah menempati posisi yang mengkhawatirkan. Dari anak muda, remaja, pelajar, dewasa dengan berbagai profesi seperti pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pengacara, ibu rumah tangga, polisi bahkan dari kalangan tentara yang notabenenya sebagai pelindung masyarakat.Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sejatinya bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara seyogyanya dapat menghindari zona pemakai narkotika ataupun pengedar narkotika. Konsekuensi yang diterima bagi prajurit TNI selaku pengguna narkotika tertuang dalam peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjadi satu-satunya landasan pemidanaan bagi TNI pelaku penyalahguna narkotika. Kitab Undang-Undang Pidana Hukum Militer (KUHPM) serta peraturan-peraturan lainnya juga menjadi rujukan pemidanaan oleh hakim pengadilan militer untuk menyidangkan prajurit TNI pelaku penyalahguna narkotika. Rasa keadilan belum terwujud ketika TNI pelaku penyalahguna narkotika diberikan pidana tambahan pemecatan dari dinas. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan tesis ini. Dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan. Dengan teori-teori tersebut, pengaturan-pengaturan penegakan hukum bagi TNI penyalahguna narkotika dapat memberikan rasa keadilan dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Namun hasil putusan peradilan militer dalam memutuskan perkara narkotika bagi prajurit TNI lebih mempertimbangkan sudut pandang militer yang bertujuan menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi seluruh rakyat Indonesia.